BAPPINDO

  Kini sudah saatnya ... KEADILAN Di Negeri ini ... BERSTANDART INTERNASIONAL ...

  BAPPINDO - IRAWAN Mulai awal tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskannya retribusi untuk seluruh pembuatan administrasi kependudukan merupakan penerapan Undang-undang (UU) sistem kependudukan baru, yakni UU No.24 tahun 2013, perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. “Semuanya mulai dari pembuatan KTP sampai akta kelahiran yang telat pun termasuk. Pokoknya semuanya gratis. Berdasarkan undang-undang kalau masih ada pungutan, jelas sanksinya bisa hukuman pidana,” ancamnya. Penerapan kebijakan ini, lanjut Purba, tidak hanya berlaku di Jakarta, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan tersebut sesuai UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Aparat pemerintah yang memungut biaya diancam 6 tahun dan atau denda maksimal Rp 75 juta. Purba menegaskan, sebelum UU Sistem Kependudukan yang baru diberlakukan, sebenarnya untuk pembuatan KTP

BAAPINDO – IRAWAN JENGGOT Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam aturan tersebut, pemerintah merubah sistem rekrutmen PNS dari manual menjadi komputerisasi. Hal ini dilakukan agar menghasilkan aparatur negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi , kolusi, dan nepotisme.  Manajemen PNS itu meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan. Dilansir Setkab, Rabu (18/4), PP ini juga mencantumkan Presiden Jokowi berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Namun, Jokowi dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian P

BAPPINDO – IRAWAN   Jumlah sekolah baik tingkat SD, SMP maupun SMA di Purbalingga yang memiliki gedung perpustakaan, tergolong sudah cukup banyak. Bupati Purbalingga Tasdi menyebutkan, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan setempat, untuk tingkat SD ada 52 SD yang sudah memiliki perpustakaan sekolah, 112 prpustakaan di tingkat SMP/MTS, dan 39 perpustakaan di tingkat SMA/MA/SMK. Dari jumlah sekolah yang sudah memiliki perpustakaan tersebut, memang belum seluruhnya memiliki gedung, koleksi buku dan mebelair yang sudah memadai. ''Namun yang sudah cukup memadai, meski belum sesuai standar nasional perpustakaan, ada cukup banyak. Mencapai 75 persen,'' kata Bupati, saat menerima tim juri lomba perpustakaan sekolah SMA/SMK/MA tingkat Provinsi Jateng di pringgitan pendopo Setda Purbalingga, Kamis (27/4). Yang memprihatinkan, dari ratusan sekolah yang sudah memiliki gedung perpustakaan tersebut, belum ada satu pun sekolah yang memiliki tenaga fungsional pustakaw

LANGKAH BUSUK DPR Merasa terancam masuk bui dalam kasus mega korupsi pengadaan KTP elektronik, para elite anggota DPR melakukan serangan balik terhadap KPK dengan inisiatif melakukan hak angket tehadap penyidikan yang dilakukan KPK dalam kasus tersebut (Surya & Kompas, 27-04-2017). Hanya ada satu kata terhadap upaya terbaru DPR melemahkan KPK : "LAWAN !" Ayo rakyat, mari kita gerakkan perlawanan masif terhadap para politisi busuk di DPR yang mau mengebiri KPK ! Mari kita bantu & dukung sepenuhnya KPK yang sedang bekerja keras mau memenjarakan para poltisi busuk tersebut.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (Foto: Reuters) Manila - Jude Sabio, seorang pengacara Filipina membawa pengaduan massal  ke pengadilan pidana internasional (ICC) yang menuduh Presiden Rodrigo Duterte dan 11 pejabat lainnya di Filipina,  telah melakukan pembunuhan massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pengajuan massa ke pengadilan Den Haag terhadap Duterte itu, Jude Sabio mengajukan pengaduan 77 halaman yang mengatakan bahwa presiden tersebut berulang kali, dan terus menerus melakukan eksekusi ekstra-yudisial atau pembunuhan massal selama tiga dekade, yang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Dikabarkan pembunuhan 9.400 orang dimulai pada tahun 1988 ketika Duterte menjadi Wali Kota di selatan kota Davao dan telah bertahan selama 10 bulan selama menjabat sebagai presiden, dengan alibi untuk memberantas peredaran narkoba di Filipina. Laporan tersebut didasarkan pada laporan kelompok hak asasi manusia, dan peng